Kolaborasi Gerakan Perempuan, Sebagai Langkah Pro Aktif Forhati Menuju Indonesia Emas

Oleh:
 CUT EMMA MUTIA RATNA DEWI, SH, MH
(KOORDINATOR PRESIDIUM MAJELIS FORHATI NASIONAL)

Disampaikan pada Diskusi Bersama MW FORHATI SUMATERA BARAT  
4 Februari 2023

RUMAH INTUISI - Gerakan sosial sejak sebelum reformasi hingga kini tidak dapat melepaskan peran besar gerakan perempuan.

Apa yang disebut “people power” atau kekuatan rakyat pada waktu itu tidak hanya narasi yang menggambarkan tentang “massa yang berkumpul”, melainkan masyarakat baik kelompok, individu, akademisi, aktivis, ikut mengambil peran.

 Kelompok perempuan pada waktu itu menjadi bagian       penting dalam Gerakan Sosial dalam narasi besar tentang “people power” tersebut.

 Baik dalam hal menyuarakan kepentingan perempuan   dalam  krisis ekonomi dan politik, maupun dalam gagasan   tentang reformasi yang penting untuk melibatkan   perempuan.

Selain Suara Ibu Peduli, sebenarnya terdapat gerakan-gerakan yang tak tampak diliput oleh media, diantaranya pembentukan Women Crisis di berbagai daerah, terutama sejak terjadinya perkosaan massal dalam Tragedi Mei ‘98. 

Gerakan Sosial diantaranya pembentukan Tim Relawan untuk Kemanusiaan juga diperankan oleh para perempuan, termasuk dalam Tim Gabungan Pencari Fakta, dalam tragedi bangsa pada waktu itu, yaitu kerusuhan Mei ‘98, penculikan dan penghilangan paksa, serta penembakan mahasiswa Trisakti.

Kita jarang menemukan nama-nama perempuan yang menjadi narasumber, dalam ide dan gagasan, dalam analisis dalam sejarah perubahan.

Maka diskusi ini adalah salah satu upaya untuk mengintegrasikan narasi perempuan di dalam narasi sosial maupun kebangsaan. 

Peta gerakan masyarakat sipil yang di dalamnya terdapat gerakan perempuan, dalam kerangka HAM dan  sepanjang menjelang 25 tahun reformasi, tidak jarang di dalamnya kita akan menemukan masalah kekerasan terhadap perempuan, yang bertumpang tindih dalam situasi politik dan ekonomi.

Problem tersebut perlu direntangkan, dibuat pemetaan, untuk menjawab masalah-masalah di masa depan, untuk memberikan kontribusi positif bagi bangsa ini, siapapun kepemimpinannya nanti.

Melalui pemetaan tersebut, Hak Asasi Manusia yang lahir dari masyarakat sipil perempuan yang menuntut pemerintah  dalam kasus perkosaan, dalam problem-problem dan kendala yang terjadi, menetapkan diri dalam menjalankan mandatnya, untuk menentukan peran apa yang perlu dilakukan di masa depan. 

Alam pemetaan ini, tentang agenda politik, konsolidasi serta peta gerakan perempuan.
Karena memiliki peran tersendiri dalam mempengaruhi negara maupun masyarakat, termasuk dalam problem krisis yang terjadi di Indonesia mau kemana gerakan sosial kita?

Ada sejumlah refleksi-refleksi yang perlu kita kaji adalah pemetaan gerakan masyarakat sipil dan menentukan sikap secara jernih kepada pemerintahan apapun dan siapapun yang akan memimpin bangsa yang kita cintai.

Gerakan Perempuan dan Tantangannya

Apa yang dimaksud “gerakan perempuan” adalah momentum terjadinya konsolidasi pelbagai organisasi perempuan untuk agenda politik yang sejalan.

Ada dua jenis agenda politik yang diperjuangkan gerakan perempuan, yaitu agenda politik perempuan dan agenda politik yang bersifat umum sebagai warga negara.

Agenda politik perempuan berhubungan dengan ketidakadilan berbasis gender, baik dalam ranah privat maupun publik. Dalam relasi-relasi personal, keluarga, masyarakat maupun negara.

Secara ideologis, hal yang mengonsolidasikan kebangkitan gerakan perempuan pada masa itu adalah melawan ideologi gender Orde Baru (ibuisme-negara) yang terumuskan dalam Panca Dharma Wanita.

Ideologi ini masuk ke dalam strategi politik nasional guna membungkam radikalisasi politik perempuan. Itu sebabnya aktivitas berorganisasi bagi perempuan disubordinasikan seturut pekerjaan dan jabatan suami.

Aktivis perempuan lantas terkonsolidasi dalam jaringan kerja gender dalam skala daerah sampai nasional. Jaringan kerja ini melakukan sejumlah agenda politik perempuan di daerah dan nasional yang signifikan.

Adanya Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, membuat aktivis perempuan mempunyai legitimasi untuk mengungkap dan melawan masalah ini.

Dimensi kekerasan terhadap perempuan dalam perkembangannya memperoleh fakta yang lebih luas. Masalah ini tak hanya terjadi dalam relasi antarpersonal, melainkan juga terjadi dalam relasi antara (aparatur) negara dan warga negara perempuan.

Selain itu berkaitan dengan pelanggaran hak ekonomi, sosial, budaya, terungkap pelbagai kasus dalam konflik sumberdaya alam, perburuhan, LGBT dan lainnya.

Meski belum sistematis dan terstruktur, aktivis perempuan telah melakukan pendampingan kepada keluarga korban (terutama ibu korban) kekerasan Orde Baru sejak kasus 27 Juli, penembakan mahasiswa (Trisakti dan Semanggi) sampai kerusuhan Mei 1998.

Pengalaman pendampingan korban ini mendorong lahirnya gerakan women’s crisis centre sejak 2000-an di beberapa daerah.

Agenda politik kedua yang mengonsolidasikan gerakan perempuan dan gerakan sosial adalah pada saat terjadi krisis ekonomi 1996.

Krisis itu menyebabkan ketersediaan bahan pangan langka dan harganya tinggi. Maka terjadi kelaparan tersembunyi, terutama di kalangan keluarga miskin. 

Gerakan ibu peduli bangkit untuk menanggapi masalah tersebut, dan bersama dengan aktivis gerakan sosial lainnya membangun koperasi di kampung-kampung maupun di desa-desa.

Gerakan ini sekaligus berupaya untuk memotong mata rantai distribusi pangan yang panjang dari petani ke konsumen. 

Pada masa pendudukan DPR-RI di Senayan oleh gerakan mahasiswa, gerakan ibu peduli mengonsolidasi ibu-ibu rumah tangga untuk membuka dapur umum dan menyuplai logistik bagi mahasiswa tersebut.

Kiranya gerakan ini tak hanya di Jakarta, melainkan di sejumlah ibukota provinsi di Indonesia. Agenda politik melawan kekerasan terhadap perempuan telah berhasil menjadi hub (simpul) yang mengonsolidasi gerakan perempuan sebelum reformasi.

Namun, sesudah reformasi, simpul konsolidasi beralih kepada gerakan peningkatan representasi perempuan di parlemen. 

Ada harapan, peningkatan representasi perempuan di parlemen akan menjawab masalah penghapusan ketidakadilan gender dan kekerasan terhadap perempuan.

Ternyata, persentase keterwakilan perempuan di parlemen cenderung menurun, meski partisipasi perempuan untuk menjadi caleg semakin meningkat. 

Sementara spektrum ketidakadilan gender dan kekerasan terhadap perempuan semakin kompleks terjadi di lokal-lokal.

Artinya gerakan peningkatan representasi perempuan masih sebatas mengejar kuantitas kehadiran perempuan dalam politik dan belum dapat menjawab persoalan perempuan secara kaulitatif.

Dalam pola sejarah Indonesia, munculnya kekuatan anti feminis kerapkali ditujukan untuk penjinakan perempuan.

Penjinakan perempuan adalah modus politik otoritarian, atau lebih jauh politik fasis. Jika para perempuan terjinakkan, dirinya dengan mudah dapat dimobilisasi ke dalam pelbagai kepentingan merawat dan men-generasi massa.

Peran FORHATI terhadap Gerakan Perempuan

Para kader yang tergabung dalam Forum Alumni HMI-Wati (Forhati) untuk terus memberikan penguatan kepada perempuan.
Kita dituntut tak hanya mengurusi organisasi, namun turut andil memberikan penguatan dan mendukung peran perempuan.

Masalah sosial di Indonesia yang dihadapi tak bisa lepas dari peran perempuan di Indonesia. Beragam masalah sosial di masyarakat wajib menjadi perhatian dan dibutuhkan peran perempuan, baik aktivis, politisi, akademisi, dan para perempuan yang menginginkan perubahan lebih baik.

Forhati tidak lepas dari peran organisasi induk KAHMI yang sehat, turut berperan aktif mendorong, dan memberikan dukungan bagi kaum perempuan melalui Forhati.

Forhati harus meningkatkan peran serta dalam mengantisipasi bertambahnya masalah sosial di masyarakat, seperti bahaya minuman keras, bahaya narkoba, dan perkembangan penyakit sosial LGBT.

Sebab peran perempuan sangat penting dalam melakukan perubahan yang lebih baik di lingkungannya.

Keterlibatan alumni HMI Wati di Forhati harus mampu menjadi perempuan mandiri dan memiliki tekad untuk melakukan perubahan dan mendorong terjun ke dunia Executive, Legeslatif dan lain sebagainya.

Harapan bagi kita semua, perempuan di dalam ruang diskusi ini untuk jangan takut menjadi anggota legislatif atau terjun ke dunia politik dan atau apa saja. Di Forhati kita jadi perempuan mandiri dan perempuan tangguh.

Memberikan penguatan bagi perempuan untuk bangkit dan membangun peradaban manusia lebih baik, merupakan hal strategis yang secara terus menerus dirawat dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Kita perlu memberikan penguatan bagi perempuan-perempuan di Sumatera Barat untuk bangkit. Perempuan adalah pendidik utama manusia dan perempuan adalah ibu dari peradaban.

Hal tersebut merupakan komitmen Forhati dan KAHMI untuk membangun peradaban di Indonesia menjadi lebih baik.

Penutup

Di antara problematika perempuan dan media adalah citra perempuan dalam media, kekerasan berbasis gender online, akses perempuan dalam dunia digital, kurangnya literasi digital, maraknya hoaks dan fakes news serra Media mereproduksi stereotype perempuan, melakukan pelabelan feminitas dan maskulinitas dan perempuan sebagai penggoda. Media juga mengukuhkan domestifikasi perempuan.

Minimnya influencer perempuan dengan tertentu, dan pengelolaan media social pandangan secara lebih professional, harus melecut semangat seluruh anggota FORHATI agar dapat lebih peka dan cerdas untuk mendapatkan solusi terhadap pengelolaan profesionalitas gerakan perempuan.

Sebagai masukan bagi kita semua, strategi yang bisa digunakan adalah kritis terhadap media, meningkatkan pengetahuan digital dan ketrampilan digital. Adapun tantangan yang dihadapi perempuan antara lain: 
(1) Fenomena Buzzer
(2) Kemampuan (biaya dan SDM) dan kompetensi (content creator) untuk mengelola hubungan kerjasama  menggunakan media social secara professional 
(3) Kolaborasi 
(4) Implementasi kebijakan pemerintah mendukung literasi digital perempuan.

Demikianlah semoga bermanfaat buat kita semua.

Sumbar, 4 Februari 2023

(Bahan materi Diskusi ini, disadur dari berbagai sumber terpercaya)